Indikator
  • Undercontruction

Tekan Angka Korupsi di Daerah, Kemendagri Sosialisasi Transaksi Non Tunai

Home / Peristiwa - Nasional / Tekan Angka Korupsi di Daerah, Kemendagri Sosialisasi Transaksi Non Tunai
Tekan Angka Korupsi di Daerah, Kemendagri Sosialisasi Transaksi Non Tunai Hadi Prabowo (kanan) saat dilantik Mendagri Tjahjo Kumolo sebagai pejabat sementara gubernur Kalimantan Tengah. (Foto: Istimewa).

TIMESBANYUWANGI, JAKARTA – Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mencari cara untuk mencegah penyelewengan dan korupsi keuangan daerah. Upaya tersebut diantaranya dengan melakukan sosialisasi transaksi keuangan non tunai.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri, Hadi Prabowo menjelasakan, nantinya, dengan transaksi non tunai, semua transaksi lewat sistem yang dipakai oleh perbankan sehingga tidak ada lagi hubungan antar personal.

"Ini sosialsiasi untuk implementasi transaksi keuangan nontunai, sehingga semuanya nanti lewat sistem yang dipakai oleh perbankan," ujar Hadi, Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Kata dia, sistem ini akan langsung tercatat di kas daerah untuk menghindari adanya penyimpangan, penyalahgunaan dan tentunya untuk menekan angka korupsi.

"Semua harus komitmen dan integritas yang dikedepankan. Jangan sudah ada yang kena OTT masih ada lagi kena OTT. Prilaku individu inilah yang kadang-kadang tidak komitmen," ujarnya.

Dalam sistem ini Hadi mengatakan semua dikelola pihak perbankan sehingga tidak ada lagi penambahan Sumber Daya Manusia (SDM).

Dan semua dana dari pusat langsung dikirim ke perbankan dan langsung teracatat dan sistem ini juga online bisa diketahui semua pihak.

"Evaluasi monitoringnya akan lebih cepat," ungkapnya.

Hadi menyayangkan masih tingginya keuangan daerah yang tersimpan di bank. Tercatat sampai dengan semester ke dua ini uang yang tersimpan kurang lebih Rp 244 triliun.

"Ini kan perekonomian daerah tidak tumbuh karena duitnya tersimpan di bank, tolonglah didorong untuk dilakukan," tegasnya.

Hadi meminta para Sekda Provinsi tidak main-main dengan anggaran ini apalagi jika bermain deposito. Dia juga mendorong agar Pembahasan Perubahan APBD harus dipercepat karena Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) 2016 sebelum perubahan APBD tidak bisa digunakan.

"Yang dipercaya bukan hanya bank daerah, dalam ketentuannya bank umum nasional juga bisa. Tapi bank daerah harus proaktif, karena saham mereka dari daerah itu sendiri," tukas Hadi. (*)

Berita Terkait

Komentar

Top
Tim.my.id Wawanita.com satriamedia.com