Kemelut Desa Kepundungan, Asosiasi BPD: Butuh Regulasi Bukan Sekedar Komunikasi

Home / Berita / Kemelut Desa Kepundungan, Asosiasi BPD: Butuh Regulasi Bukan Sekedar Komunikasi
Kemelut Desa Kepundungan, Asosiasi BPD: Butuh Regulasi Bukan Sekedar Komunikasi Hearing Perkara Kepala Desa Kepundungan dengan BPD di gedung DPRD Banyuwangi. (Foto: Agung Sedana/ TIMES Indonesia)

TIMESBANYUWANGI, BANYUWANGI – Persoalan antara BPD dan Kepala Desa KepundunganBanyuwangi tak kunjung selesai. Tidak adanya keharmonisan dari keduanya, membuat pertemuan di gedung DPRD Banyuwangi itu hanyalah sebuah komunikasi belaka, tanpa adanya titik regulasi yang disepakati.

"Yang kita butuhkan bukanlah sekedar komunikasi, namun proses regulasi yang jelas," kata Ketua Asosiasi BPD, Rudi Hartono Latief.

Berdasarkan pantauan TIMES Indonesia dalam hearing yang dimaksudkan Komisi I untuk menjembatani polemik tersebut terkesan seperti forum adu suara dan data. Betapa tidak, keduanya saling menyalahkan dan menyanggah pendapat dalam hearing tersebut. Sungguh sangat disayangkan, apabila niatan baik dari Dewan itu hanya berbuah komunikasi semata.

Rudi mengatakan, selama ini pihak BPD kepundungan telah menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai parlemen desa dengan baik. Yakni, sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebagai perwakilan warga yang berfungsi membahas dan menetapkan Perdes serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Namun, adanya dugaan pihak ketiga yang mencoba untuk memprovokasi dan upaya mobilisasi masyarakat agar membubarkan BPD Kepundungan tersebut, menyeret Asosiasi BPD Banyuwangi itu turun tangan.

"Ini masalah internal, selesaikan secara internal juga. Lain ceritanya, jika fungsi BPD dipertanyakan. Sampai kita disebut sebagai penghambat pembangunan. Itu hanyalah ulah pihak yang tidak pernah menghormati kami dalam menjalankan fungsi," kata Rudi kepada TIMES Indonesia, Jumat (16/8/2019).

Kita sedang memperjuangkan, lanjut Rudi, hak masyarakat. Dimana ada perangkat yang tidak menerima TKD yang menjadi haknya. Sedangkan dalam laporannya itu terserap, namun fakta justru sebaliknya.

Rudi mengatakan, konflik yang terjadi Desa Kepundungan teramat sangat disayangkan, karena seharusnya Pemerintah Desa (Pemdes) dan semua pihak, terutama pihak kecamatan agar tidak menutup mata dengan persoalan ini. Diharapnya, semua pihak agar berkaca kembali pada peraturan perundang-undangan untuk menemukan solusi jika ada persoalan atau kebuntuan pembahasan.

“Sebenarnya sudah jelas, tidak perlu ada main intimidasi atau tindakan yang kami duga ada mobilitas dan provokasi pembubaran," katanya.

Senada dengan Rudi, Ketua BPD Kepundungan, Muchlas Rofiq mengatakan bahwa ini semua bukan soal penolakan tandatangan atas raperdes realisasi semata. Pihaknya menginginkan sistem regulasi yang benar, secara transparan dan adanya penghormatan kepada BPD dalam menjalankan fungsinya.

"Jika saudari Tri Marvilla Sukmana mau melakukan musyawarah dengan baik untuk mencari solusi dan titik temu, mungkin ini akan selesai. Tapi sepertinya ia enggan melakukan itu," kata pria yang akrab disapa Gus Muchlas itu.

Dengan meminta maaf , lanjut Muchlas, dan dilakukan melalui publikasi media serta memberikan hak TKD kepada perangkatnya, mungkin hal ini bakal lerai dan selesai. Namun, secara pribadi pihaknya masih belum bisa menerima.

"Bayangkan, jika rumah didatangi ramai-ramai. Ada oknumnya juga. Mereka terkesan memaksa saya untuk tanda tangan hingga menyarankan mundur jabatan. Dampak psikologis yang kita derita selama ini masih terasa. Betapa takutnya istri saya, hingga sampai kini ia takut untuk keluar rumah," katanya.

"Ini soal harga diri, hal berbeda dengan persoalan TKD," tambahnya.

Hadir dalam hearing tersebut, Kepala Desa Kepundungan, Tri Marvilla Sukmana SH, sangat menghargai dan mengapresiasi pertemuan tersebut. Dirinya berharap semua pemerintahan desa di Kabupaten Banyuwangi bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.

"Adanya acara semacam ini bisa mendapatkan hikmah ya, tentunya antara saya dan semua lembaga. Baik BPD maupun Kepala Desa sekabupaten Banyuwangi tentunya," kata Lurah wanita tersebut usai hearing.

Tri menambahkan, menjalankan pemerintahan yang paling penting adalah komunikasi dan regulasi dan lebih mementingkan kepentingan rakyat.

Namun Lurah Kepundungan itu enggan memberikan komentar terkait pemaparan Ketua BPD banyuwangi dalam acara hearing tersebut. Didamping oleh pengacaranya, pertemuan diruangan Komisi I DPRD tersebut berlangsung damai, meskipun tidak melahirkan sebuah solusi dan titik kesepakatan.

Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda SE, berharap agar semua pihak yang terlibat kedalam persoalan tersebut dapat menyelesaikannya secara baik-baik. Dirinya menginginkan persoalan Desa Kepundungan itu dirampungkan secara regulasi internal, tidak perlu hingga melebar.

"Khususnya kepada rekan-rekan BPD dan Kepala Desa Kepundungan. Sebenarnya ini bukan permasalahan yang terlalu heboh. Disini kita memfasilitasi dan memberikan semangat dan dorongan untuk keduanya agar tidak bersifat kaku. Apalagi ini menyangkut kepentingan rakyat," kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi tersebut. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com